Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat meningkatkan inklusivitas transformasi digital sehingga harus menjadi fokus pemerintah.
Saat ini, tantangan terbesar dalam penggunaan TIK di Indonesia adalah masih kurangnya infrastruktur. Karena masih banyak daerah yang belum memiliki akses kepada infrastruktur dasar seperti listrik dan internet.
“Maka peta jalan dan regulasi yang sudah ada sebaiknya dioptimalkan dengan merespons berbagai dinamika dan potensi permasalahan yang mungkin saja terjadi seiring transformasi digital,” saran Media Relations Manager Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Vera Ismainy dalam keterangannya, di Jakarta, Senin, 03/07/2023.
Lebih lanjut, ia mendorong agar transformasi digital untuk diadopsi oleh semua sektor, dimana transformasi ini diharapkan bersifat inklusif dan mendatangkan manfaat untuk semua orang.
Ada sejumlah manfaat peningkatan layanan berbasis digital, seperti e-government, e-commerce, e-learning, ataupun teknologi finansial/financial technology (tekfin/fintech).
“Inovasi tersebut menawarkan berbagai kemudahan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam meningkatkan produktivitas, mengakses informasi dan pengetahuan, serta memperluas pangsa pasar dan mendapatkan akses kredit,” kata Vera.
Tantangan Pembangunan Infrastruktur Digital
Meski demikian, Vera menuturkan masih terlihat adanya repetisi dari isu struktural di Indonesia, yaitu pemerataan pembangunan. Dengan begitu, perlu upaya untuk mempersempit jurang digital yang ada dengan menarik investasi guna membangun infrastruktur yang dapat mengakomodir perspektif negara kepulauan.
Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan menghadirkan tantangan dan peluang bisnis tersendiri dalam konteks pembangunan infrastruktur digital. Dalam pengaturan ini, kabel bawah laut (undersea cable) merupakan sarana utama untuk meningkatkan komunikasi dan akses internet antar pulau.
Tapi jaringan komunikasi kabel bawah laut sangat padat modal (capital intensive), tidak hanya ketika fase penanaman dan penempatan, tetapi juga pada fase operasi.
Belanja modal (capital expenditure/capex) dan biaya operasional (operational expenditure/opex) yang cenderung menjadi tolak ukur investor sering kali menjadi lebih besar, terutama dengan tumpang tindihnya berbagai peraturan dan kewenangan.
Tantangan lainnya, masih rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, yang menyulitkan penggunaan teknologi digital secara efektif.
Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memperlihatkan bahwa penetrasi internet di tahun 2022 baru mencapai 77,02 persen, dengan tingkat keterampilan penggunaan yang secara rata-rata masih rendah.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada literasi digital, inklusi digital, serta inklusi keuangan dalam pemanfaatan berbagai inovasi produk dan layanan hanya bisa terealisasi apabila kondisi infrastruktur digital telah memadai.
Infrastruktur digital juga harus dimanfaatkan secara optimal dengan tata kelola yang berlandaskan pada asas berkelanjutan dan pemerataan pembangunan.
Baca juga: Kementerian Kominfo Targetkan Infrastruktur TIK Tuntas 2024
