Jakarta. Itech- Sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pelayanan kesehatan melalui penerapan e-Health atau electronic health yang dimanfaatkan di tingkat rumah sakit hingga Puskesmas memang masih memiliki tantangan tersendiri, mulai dari kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan peralatannya. Karena itu, tukar-menukar informasi dan pengalaman dengan Negara lain sangat diperlukan.
Terkait hal itu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bakal menggandeng perusahaan asal Australia, PNORS, untuk membangun sistem informasi berbasis online bagi fasilitas kesehatan guna membuat sistem yang transparan. Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material BPPT Hammam Riza mengatakan institusinya menggandeng PNORS Technology Group asal Australia dalam mengembangkan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh fasilitas kesehatan untuk memenuhi kebutuhan obat melalui portal business to business.
“Australia sudah menyediakan modelnya dari pelayanan e-health itu. Nanti teknologi ini dapat digunakan oleh industri pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, pemerintah daerah, dan industri farmasi yang akan masuk ke dalam sistem cloud,” ujarnya, di gedung BPPT Jakarta, Kamis (22/9). Sistem informasi tersebut berguna agar puskesmas di daerah terintegrasi sehingga Kementerian Kesehatan juga memiliki akses dan mengantisipasi kelangkaan obat.
Sementara itu, CEO PNORS Paul Gallo mengatakan secara obyektif penggunaan sistem TIK medis dapat menghasilkan transparansi. Maka kerja sama dengan BPPT dengan diawali pertukaran informasi, pihaknya akan segera mengimplementasikan teknologi ke jaringan kesehatan Indonesia, di mana sistem yang dimaksud dapat berupa e-procurement melalui sistematisasi e-katalog, pendataan, serta tata kelola penyaluran kebutuhan pusat pelayanan kesehatan secara transparan, efektif, dan efisien.
Selain itu, ia juga mengatakan akan ada kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan instansi di bidang kesehatan masyarakat khususnya terkait dengan isu kesehatan publik antara lain ketersediaan, keamanan, dan keselamatan pasien terkait dengan pengadaan obat, serta pelayanan pusat kesehatan masyarakat.
Kepala BPPT Unggul Priyanto menyatakan komitmen untuk menjaga kualitas hidup masyarakat Indonesia tercantum dalam Nawacita. “Kesehatan itu soal akses dan pelayanan kualitas, komitmen untuk hidup sehat, integritas informasi antara rumah sakit dan puskesmas,” kata dia. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas kepulauan membuat daerah butuh penghubung untuk menunjang akses dan kualitas kesehatan. Sehingga, ia menilai ICT mampu mempermudah informasi dan kebutuhan masing-masing daerah.
Sementara itu, Perekayasa Utama Kehormatan BPPT, Dwisuryo Indroyono Soesilo menjelaskan, maraknya peredaran obat kedaluwarsa dan palsu menjadi alasan dibentuknya sebuah teknologi yang bernama In Healty. Ia berujar, BPPT mencoba menggandeng PNORS Australia, sebuah perusahaan dengan kompetensi bidang ICT dalam dunia kesehatan.
“Kebetulan isu masalah obat kedaluwarsa, obat palsu sudah muncul. Jawaban itu bisa keluar hari ini, untuk kabupaten/kota/puskemnas,” ujar pria yang akrab disapa Indroyono itu seraya menambahkan, program In Health mampu mendata keperluan obat di daerah atau puskesmas. Obat-obat tersebut akan didokumentasikan dengan baik ihwal berapa yang terpakai dan sisa. Selain itu, apabila ada user menginput obat yang tidak jelas asal sumber distributornya, maka dapat terseteksi apakah itu palsu atau tidak. (red/ju)
