ItWorks- Suhu politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 sudah mulai menghangat. Jadag maya atau ranah dunia internet menjadi ruang yang rawan untuk digunakan menyampaikan pesan dan informasi yang bisa mengundang kebencian, sikap permusuhan, hoaks dan sejeninsnya.
Guna menyikapi hal ini, menjelang Pemilihan Umum Serentak 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meningkatkan program literasi digital masyarakat agar bisa mendukung penyelenggaraan Pemilu Damai. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan selama bulan Oktober sampai November 2023, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) telah menjangkau lebih dari 14.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
“Kegiatan tersebut merupakan bagian strategi komunikasi yang meliputi pemetaan data Bawaslu, Kominfo, dan komunitas lokal, serta pembuatan konten “Pemilu Damai” bersama,” jelasnya dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI mengenai Diseminasi Informasi dan Dukungan Infrastruktur TIK Pemilu 2024 pada (29/22/2023), di Jakarta.
Tahun depan katanya, Kementerian Kominfo akan terus melanjutkan program literasi digital bagi masyarakat di 26 provinsi. Selain memproduksi konten video, iklan layanan masyarakat (ILM), konten media sosial, serta rilis pers untuk memitigasi penyebaran hoaks dan menjaga kondusifitas ruang digital.
“Terutama daerah yang rawan pada Pemilu 2024 dan memiliki jumlah pemilih pemula yang signifikan Sesuai rekomendasi Bawaslu. Kami juga telah merencanakan produksi 100 konten literasi digital dalam berbagai bentuk,” jelas Menkominfo sebagai dilansir Biro Humas Kementerian Kominfo dalam rilis pers.
Pada saat bersamaan, Kementerian Kominfo juga telah melakukan penanganan hoaks mengenai Pemilu. Penanganan itu sebagai salah satu bentuk implementasi nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang telah Kementerian Kominfo bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Sepanjang 17 Juli hingga 26 November 2023, kami telah mengidentifikasi dan menerbitkan klarifikasi terhadap 96 temuan isu hoaks tentang Pemilu. Jumlah isu tersebut tersebar dalam 355 konten hoaks dimana kami telah melakukan take down terhadap 290 konten hoaks, dan sisanya masih dalam proses penanganan,” tutur Menteri Budi Arie.
Sebelumnya Kementerian Kominfo bersama Bawaslu dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga telah meluncurkan Desk Pengawasan Pemilu. Hal ini juga bagian penguatan sinergi dan kerja sama ini menjadi ikhtiar bersama untuk mendorong masyarakat memilih dengan bijak serta menjaga perdamaian di ruang digital. (AC)
