Jakarta, ItWorks- Implementasi electronic government (e-govt) atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di berbagai lembaga dan instansi pemerintah saat ini masih berjalan masing-masing dan belum terintegrasi. Pemeritah bertekad memperbaiki melalui proses integrasi dengan membentuk tim digital pemerintah alias GovTech, terutama untuk mengintegrasikan layanan digital nasional.
Terkait akselerasi intergasi layanan digital nasional ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar pekan lalu (29/12) telah menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, untuk melaporkan akselerasi penyiapan tim digital pemerintah alias GovTech ini. Anas mengatakan, bahwa Presiden telah meneken Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Di dalamya mengatur soal percepatan Government Technology (GovTech).
“Kami sebagai koordinator tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melaporkan kepada Bapak Presiden soal percepatan penyiapan GovTech. Untuk pertama kalinya dalam sejarah sejak Indonesia merdeka, Indonesia akan berproses memiliki layanan digital terpadu alias tidak terpisah-pisah seperti selama ini), layanan yang satu, dengan interoperabilitas yang baik, dan berorientasi ke user/citizen centric seperti di negara-negara yang menjadi benchmark,” ujar Anas di lansir dalam rilis pers, di Jakarta, baru-baru ini.
Memasuki hari pertama kerja di tahun 2024, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas langsung menggelar rapat koordinasi internal. Kegiatan yang dihadiri para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama tersebut guna memastikan program di tahun 2023 tetap berjalan pada tahun ini. Salah satunya adalah pematangan GovTech dan persiapan seleksi calon aparatur sipil negara (ASN).
“Harapan saya kegiatan yang telah kita lakukan di tahun 2023 dan program yang akan kita jalankan di tahun 2024 ini dapat berdampak luas, tidak hanya bagi instansi pemerintah dan daerah, namun sampai ke masyarakat,” ujarnya saat membuka Rapat Pimpinan, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, (02/01/2024).
Disampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah fokus terhadap penyelenggaraan digitalisasi pemerintah serta peningkatan sumber daya manusia (SDM). Pelaksanaan transformasi tengah diupayakan guna mencapai keterpaduan layanan digital nasional melalui penyelenggaraan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas.
Anas mengatakan, di jajaran 20 besar negara dengan e-Government Development Index (EDGI), hampir semuanya memiliki tim digital pemerintah alias GovTech yang bertugas mengintegrasikan seluruh layanan digital dan menciptakan standardisasi ekosistem digitalisasi pemerintahan. GovTech tersebut menjalankan garis besar kebijakan dari kementerian pengampu digitalisasi, di mana dalam konteks Indonesia adalah Tim Koordinasi SPBE yang berisi antara lain Menteri PANRB, Menteri Kominfo, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Mendagri.
Di Inggris misalnya, lanjut Anas, GovTech-nya bernama Government Digital Service; dan kementerian pengampunya Central Digital and Data Office (CDDO). Mereka mengintegrasikan layanan digital hanya lewat satu akses melalui platform Gov.UK. GovTech itulah yang memandu integrasi layanan digital, sehingga di beberapa negara, dulu mereka punya ratusan sampai ribuan aplikasi layanan publik, kini hanya tinggal belasan dan bahkan satu portal layanan saja.
Menteri Anas mengatakan perlu adanya terobosan lebih lanjut agar potensi Pemerintah Digital dapat lebih optimal. Perpres Percepatan Transformasi Digital dikembangkan untuk mewujudkan dua kunci akselerasi dan keberlanjutan, yaitu fokus ke sistem prioritas termasuk DPI (Digital Public Infrastructure) dan juga pendirian Tim Digital Indonesia atau “GovTech” untuk keberlanjutan kedepan. (AC)
