Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkab Jayapura, menjadi kandidat meraih TOP Digital Awards 2024. E-Government Pemkab Jayapura mulai dari perencanaan anggaran hingga pengguna akhir telah dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dan layanan masyarakat.
TOP Digital Awards adalah kegiatan Pembelajaran Bersama sekaligus Pemberian Penghargaan tahunan terbesar tingkat nasional yang diberikan kepada instansi atau korporasi dari seluruh Indonesia. Kegiatan tahunan ini diselenggarakan Majalah It Works sejak tahun 2016 bekerja sama dengan sejumlah asosiasi, lembaga konsultan, serta pakar, di bidang Teknologi Informatika (TI) terkemuka di Tanah Air. Tema TOP Digital Awards 2024 yaitu “Business Solutions, Generative AI, and Cyber Security for Excellence Business and Services”. Bertindak selaku dewan juri: Subandi (Praktisi IT), Febrizal Effendi (Aspiluki), dan Dwinda Ruslan (Yayasan PAKEM).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura Gustaf Griapon menjelaskan pihaknya dalam melaksanakan tata kelola TI didasari sejumlah aturan kebijakan, antara lain RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2017-2022, RENSTRA (Rencana Strategis) Tahun 2022-2024, RENJA (Rencana Kerja) Tahun 2024, Smart City Tahun 2023, dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Tahun 2024.
“Kami memiliki struktur e-Government yang tertata dan terorganisir bahkan terkelola dengan sistem dan jaringan serta aplikasi yang terkoneksi dengan sejumlah OPD yang mencakup beragam bidang mulai dari perencanaan anggaran hingga pengguna akhir,” katanya kepada Dewan Juri TOP Digital Awards 2024, secara online, Selasa, 19/11/2024.
Aplikasi Perencanaan Anggaran
“Struktur e-Government Pemkab untuk perencanaan, yaitu E-Planning/SIPP (Bappeda), SiRenang, E-Budgeting (SIMDA Akrual/BPKAD), E-Procurement (LPSE) yang terdiri dari SPSE, SiRUP, E-Catalog/e-Purchasing, Moneval (Tepra), kemudian E-Controlling,” kata Gustaf.
E-Planning, aplikasi untuk membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun program kerja. Dengan aplikasi ini, perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terintegrasi.
SIPP atau sistem informasi pelayanan publik merupakan media informasi elektronik yang meliputi penyimpanan, pengelolaan, dan penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat.
Aplikasi SiRenang atau sistem informasi perencanaan dan penganggaran. Aplikasi ini digunakan untuk perencanaan program dan anggaran, dalam memperbaiki sistem akuntabilitas yang terintegrasi dengan sistem online.
E-Budgeting adalah sistem penyusunan anggaran secara elektronik yang menggunakan aplikasi atau web-based. E-Budgeting didukung oleh sistem SIMDA yang merupakan program aplikasi komputer guna membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara terintegrasi guna memudahkan operasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). SIMDA sendiri terdiri dari beberapa aplikasi, di antaranya SIMDA Keuangan, SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), SIMDA Gaji, dan SIMDA Pendapatan.
Kemudian, E-Procurement atau Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi.
Terakhir, E-controlling, aplikasi elektronik untuk perencanaan, pengendalian, dan monitoring. Aplikasi ini dapat membantu pengguna, seperti perangkat daerah, dalam merencanakan paket pekerjaan yang telah disetujui alokasi anggarannya
Aplikasi Pendukung
Setelah perencanaan anggaran, lanjut Gustaf, diteruskan ke manajemen pemerintahan. Dalam hal ini, sistem pendukung dan aplikasi terhubung. “Ada Simpeg (Absen Digital), E-Office/SiMAYA (semua OPD), SAD (Aset/BPKAD), Prokumda (hukum), SiArda (Arsip), kemudian WebGis milik Departemen Pekerjaan Umum, E-Monev milik Bappeda, E-Data dan Simbangda (Spasial/Bappeda).”
Simpeg atau Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, aplikasi untuk mencatat absensi pegawai secara online. Absensi online merupakan pencatatan kehadiran pegawai yang terhubung dengan database secara real-time.
SiMAYA, aplikasi e-Office yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mendukung penerapan e-Government di lingkungan instansi pemerintah.
SAD atau Single Administrative Document yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Produk Hukum Daerah (E-Prokumda) sebagai bentuk digitalisasi layanan hukum.
Aplikasi Sistem Informasi Arsip Daerah (SIArda) adalah aplikasi yang memudahkan proses pengarsipan dalam hal penyimpanan, pemeliharaan, perawatan dan pencarian atas dokumen arsip yang telah dibuat.
WebGis (Web Geographic Information System), aplikasi pemetaan digital yang menggunakan internet untuk mendistribusikan, mempublikasikan, dan menyediakan informasi.
Sistem informasi E- Monev, sistem untuk memantau, mengendalikan dan mengevaluasi rencana pembangunan daerah transparan, cepat, terintegrasi, konsisten dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
E-Data, aplikasi berbasis web digunakan oleh organisasi pemerintah daerah (OPD) untuk mengelola data secara sistematis dan otomatis.
Simbangda (sistem informasi manajemen pembangunan daerah), portal data resmi milik pemerintah daerah yang berisi data-data pembangunan daerah.
Aplikasi Layanan Publik
Aplikasi untuk Pelayanan Publik, yang telah dihadirkan Pemkab Jayapura, seperti SIMPATDA (Bapenda), e-Perizinan (SIPPT, DPM PTSP biasanya kita sebut sehar-hari PTSP), KTP el (Dukcapil), E-Library (Perpustakaan), 1Data (Diskominfo), siBerkat (Sistem informasi berbasis masyarakat adat) (BPS/Kampung).
SIMPATDA, sistem informasi manajemen pendapatan asli daerah yang dapat membantu mengolah informasi dasar pendapatan asli daerah (PAD) menjadi instrumen-instrumen untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pungutan PAD.
E-Perizinan, aplikasi atau sistem berbasis website untuk mempermudah proses perizinan. Aplikasi ini dapat membantu masyarakat dan pengelola perizinan dalam menghemat waktu dan anggaran.
KTP el adalah kartu tanda penduduk elektronik, sedangkan aplikasi KTP-el adalah Identitas Kependudukan Digital (IKD).
E-Library, aplikasi perpustakaan digital yang menyediakan koleksi buku dan sumber edukatif lainnya secara online. E-Library dapat diakses melalui komputer dengan jaringan internet yang cepat.
1 Data Indonesia, yaitu kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses.
Terakhir, SiBerkat, sistem informasi berbasis kampung adat yang dilakukan di Kabupaten Jayapura, Papua.
Gustaf mengatakan, pihaknya mendorong komunikasi masyarakat melalui portal Jayapurakab, Web OPD/Web Distrik/Web Kampung.
Dia melanjutkan, soal bidang komunikasi masyarakat, ada web promosi/sarana-sarana publikasi (FDS/FBTM), Web Sekolah (SMPN-2 Sentani), streaming online (Sentani.TV), dan SAPA/Lapor.
“Kita juga menindaklanjuti ketika ada pengaduan-pengaduan warga melalui WA, dan juga media sosial. Kemudian melalui aplikasi LAPOR, kita langsung tindaklanjuti. Dan kita turut menolong beberapa Kabupaten/Kota yang masyarakat menggunakan aplikasi E-Lapor kita tindak lanjut,” tutup Gustaf.
Editor: Teguh IS.
