ItWorks.id- Kepercayaan masyarakat publik menjadi ujian utama bagi pemerintah dalam adopsi teknologi kecerdasan artifisial (AI). Inovasi pemanfaatan teknologi AI di kepemerintahan harus bisa meningkatnya kualitas pelayanan serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Pemerintah didorong memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (AI) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keberhasilan penerapan AI tidak cukup diukur dari kecepatan proses, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan, kepercayaan publik menjadi ujian utama dalam adopsi AI di pemerintahan. Teknologi tersebut harus mampu menghadirkan layanan yang lebih baik, keputusan yang lebih tepat, serta akses yang lebih adil bagi masyarakat.
“Ukuran keberhasilan tersebut adalah layanan yang lebih baik, keputusan yang lebih baik, akses yang lebih adil, dan martabat yang lebih besar dalam cara masyarakat berinteraksi dengan negara,” ujar Nezar dalam acara AI Incubation for Public Sector Demo Day 2026 di Jakarta Pusat, (15/9/2026) dilansir dalam siaran pers.
Menurutnya, sebagai negara kepulauan dengan beragam karakteristik masyarakat, Indonesia membutuhkan penerapan AI yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Adaptasi teknologi menjadi kunci agar layanan digital pemerintah benar-benar relevan dan mudah diakses warga.“AI harus sesuai dengan bahasa lokal, norma lokal, data lokal, dan pola kebutuhan lokal,” tegasnya.
Nezar menambahkan, potensi besar AI baru akan menjadi nilai publik apabila didukung lembaga yang kompeten, perlindungan yang jelas, serta kolaborasi berbagai pihak. Karena itu, penerapan AI di pemerintahan harus berorientasi pada peningkatan kemampuan, responsivitas, inklusivitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan negara.
