Jakarta, Itech- Saat ini, kebakaran hutan dan lahan yang sangat kritis adalah kebakaran di lahan gambut. Untuk mencegah kebakaran tersebut dapat dilakukan pendekatan melalui teknologi dengan sistem peringatan dini dan pemantauan lahan, serta monitoring tinggi muka air di lahan gambut.
Data menunjukkan Indonesia adalah pemilik kawasan lahan gambut tropis yang terluas di dunia, dengan luasan sekitar 18 juta hektar (1,5 kali luas pulau Jawa), kebanyakan tersebar di pulau Kalimantan, Sumatera dan Papua. Sementara Papua adalah yang terluas dengan lebih kurang sepertiga lahan gambut yang ada di Indonesia.
Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Sumber Daya Alam BPPT Wimpie Agoeng Noegroho mengatakan, pihaknya akan membantu Badan Restorasi Gambut (BRG) dalam monitoring online tinggi muka air di lahan gambut. Apalagi, dalam proses pembasahan lahan gambut, BPPT memiliki teknologi modifikasi cuaca (TMC) atau teknologi hujan buatan. Selain itu, BPPT juga memiliki metode pengolahan lahan gambut tanpa bakar.
“Kalau tinggi muka air di lahan gambut sudah diketahui kritis, muka air sudah mulai turun, kelembaban mulai turun, maka operasi pembasahan lahan segera dilakukan,” kata Wimpie di sela-sela Seminar Nasional Arah Kebijakan dan Inovasi Pengelolaan Lahan Gambut di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (24/10). Seminar menghadirkan pembicara kunci Dr. Bambang Setiadi selaku pakar gambut Indonesia.
Ditempat yang sama, Direktur Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah BPPT Yudi Anantasena menambahkan, saat ini sistem monitoring tinggi muka air di lahan gambut dipasang pada 21 titik sensor di wilayah Sumatera dan Kalimanran Tengah. “Kami bantu kebijakan BRG untuk meningkatkan pencegahan kebakaran di lahan gambut dengan teknologi yang kita miliki,” tandasnya.
Menurutnya, data dari titik sensor di stasiun tersebut dikirimkan melalui telemetri, sinyal radio maupun smartphone dan lain sebagainya tergantung dari posisi lokasi stasiunnya. Pasalnya, tidak semua stasiun atau titik sensor di lahan gambut itu bisa terjangkau oleh sinyal mobile smartphone mobile. “Jika, di titik sensor tersebut tidak ada sinyal, maka BPPT membantu teknologi dengan telemetri sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan di Kantor BRG, maupun di kantor Presiden,” terangnya.
Selain itu, BPPT juga telah mengembangkan sistem informasi yang bisa menampung sensor-sensor tersebut, dan tidak hanya satu produk maupun instansi tertentu, tapi semua produk apapun dengan data yang sudah diketahui dan disetujui, bisa masuk ke server BPPT atau BRG, bisa ditampilkan. “Ke depan para pelaku-pelaku perkebunan atau HTI sebetulnya diwajibkan untuk memonitor muka tinggi air, dan diminta agar datanya untuk di share kepada BPPT, sehingga semakin tahun akan lebih luas,” tutupya. (red/ju)
