Kementerian Komunikasi dan Informatika telah merampungkan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024. Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyatakan peta jalan itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat transformasi digital dengan empat fokus utama.
“Peta Jalan Indonesia Digital yang pertama adalah percepatan infrastruktur untuk memperluas akses masyarakat terhadap internet. Kedua, mendorong adopsi teknologi. Ketiga, peningkatan talenta digital dan keempat, menyelesaikan regulasi pendukung yang bertujuan untuk menyiapkan masyarakat digital,” paparnya dalam acara di salah satu televisi nasional, di Jakarta, Jumat (26/06/2021).
Menkominfo menyatakan percepatan infrastruktur digital menjadi fondasi utama untuk menghadirkan layanan digital dan mendukung transformasi digital sesuai program yang dicanangkan Pemerintah Pusat.
Oleh karena itu, untuk memastikan pembangunan infrastruktur secara merata di semua level, menteri Johnny menegaskan Pemerintah telah membuat proyek besar pembangunan infrastruktur internet di 12.548 desa yang belum terjangkau akses internet.
“Langkah ini untuk menerjemahkan arahan Presiden Joko Widodo agar Indonesia mengambil langkah yang cepat dan konsisten akibat dampak Covid-19. Jadi, Kominfo membangunnya mulai dari level tulang punggungnya backbone melalui pembangunan fiber optic di darat dan di laut yang massif dilakukan dan ditargetkan selesai pada tahun 2022,” tegasnya.
Menkominfo memaparkan di wilayah terluar, tertinggal, terdepan atau 3T, pemenuhan akses internet akan dibangun Kominfo di 9.113 desa dan kelurahan. Sedangkan di wilayah komersial atau non-3T, menjadi komitmen operator seluler untuk menyelesiakan pembangunan infrastruktur TIK secara simultan di 3.435 desa dan kelurahan.
“Tahun 2022 nanti kita tentu berharap seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sudah di-cover oleh BTS. Selain itu, Pemerintah juga akan membangun layanan internet 5G untuk publik dan komersial. Ini butuh biaya yang banyak,” ujarnya.
Pemerintah Indonesia menggunakan serat optik untuk meningkatkan konektivitas digital hingga kebijakan meluncurkan High-Throughput Satellite SATRIA-1. Satelit multifungsi itu digunakan untuk melengkapi jaringan kabel serat optik yang sudah terbangun.
“Saat ini kita menggunakan 9 satelit untuk keperluan kapasitas telekomunikasi kita dan untuk Kominfo sendiri memakai 5 satelit untuk mendukung layanan akses internet untuk masyarakat, lalu membangun microwave link di wilayah-wilayah yang sangat sulit di middle-mile untuk menghubungkan titik yang satu dengan yang lain,” jelas Menteri Johnny.
Satelit yang akan diluncurkan di Amerika Serikat pada tahun 2023 digunakan untuk penyediaan akses internet di 150.000 titik layanan publik dari total 501.112 titik layanan publik di Indonesia yang belum tersedia akses internet.
“Fasilitas internet pada 150.000 titik layanan publik tersebut terdiri dari 3.700 fasilitas kesehatan, 93.900 sekolah atau pesantren, 47.900 kantor desa dan kelurahan, serta 4.500 titik layanan publik lainnya. Untuk komersial operation-nya di Kuartal ke-4 di tahun yang sama dan saat ini sudah rampung ke dalam tahap pembiayaan,” ungkap Menkominfo.
Adapun di jaringan last-mile, saat ini Indonesia memiliki 480.000 Base Transceiver Station (BTS) dibangun Kementerian Kominfo bersama operator seluler untuk mendukung jaringan mobile broadband.
“Tidak berhenti di situ saja, setelah melakukan percepatan infrastruktur, Kominfo juga menjadi leading sector untuk mempersiapkan terbentuknya masyarakat digital, diantaranya; Pemerintahan Digital, Ekonomi Digital, hingga Peningkatan SDM Digital,” tutur Menteri Johnny.
Untuk mewujudkan Pemerintahan digital atau e-government, Menkominfo menyatakan telah menyiapkan pembangunan pusat-pusat data yang akan ditempatkan di empat lokasi berbeda.
“Ada empat pusat data yang direncanakan akan dibangun, pusat data besar yang akan menggunakan cloud technology untuk server dan pelayanan Pemerintahan digital. Itu akan dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) yang sedang berproses sekarang di Jakarta di Jabodetabek,” jelasnya.
Untuk lokasi kedua, Kementerian Kominfo sedang melakukan pemeriksaan di wilayah Batam. Ketiga, di lokasi Ibu Kota Negara Baru atau di Balikpapan untuk Wilayah Indonesia Tengah. Juga, di Labuan Bajo untuk pelayanan pemerintahan di Wilayah Indonesia Timur.
“Jadi, ada empat titik pusat data yang nanti akan digunakan dalam rangka Satu Data Indonesia (SDI) dan layanan pemerintahan,” ungkap Menteri Johnny.
Baca: Rampung, Peta Jalan Indonesia Digital Fokus untuk 4 Sektor Strategis
Optimasi Ekonomi Digital
Menurut Menkominfo dengan pembangunan infrastruktur digital yang massif dan penyediaan pusat data pemerintah untuk layanan pemerintahan digital ini, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi digital Indonesia.
“Hilirnya daripada infrastruktur TIK yaitu ekonomi digital itu sendiri. Makanya, kita harus memanfaatkan infrastruktur kita untuk memanfaatkan ekonomi digital. Di Indonesia saat ini tulang punggung perekonomian kita adalah UMKM dan Ultra Mikro yang menjadi penyumbang 61,07% dari GDP nasional,” jelasnya.
Oleh karena itu, menurut Menteri Johnny, Pemerintah memberi perhatian serius kepada 64.2 juta UMKM Indonesia untuk bisa onboard go digital, karena potensi ekonomi digital Indonesia yang besar. Bahkan, Pemerintah telah menargetkan agar pada tahun 2024 mendatang, jumlah pelaku UMKM yang tergabung ke dalam ekosistem digital dapat meningkat pesat hingga 30 juta pelaku melalui Program Nasional Gerakan Bangga Buatan Indonesia.
“Di samping itu, kita tentu berharap bahwa selain dari UMKM ada sektor-sektor yang lain yang harus masuk untuk mendukung itu. Seperti misalnya industri dan pariwisata, sektor perdagangan digital e-commerce kita harus dorong besar-besaran,” paparnya.
Menkominfo menyatakan, Presiden Joko Widodo mendorong Indonesia dapat menghasilkan unicorn dan startup digital di sektor jasa keuangan digital, digitalisasi perindustrian, media hiburan (digital broadcasting), pertanian dan perikanan digital, pendidikan digital, kesehatan digital, serta real-estate atau perkotaan digital.
“Bapak Presiden sendiri sudah menyampaikan berulang kali kepada kita bahwa digital space kita di sisi digital economy harus dimanfaatkan terutama untuk digital economy nasional kita yang saat ini sekitar USD44 Miliar dan diproyeksikan di tahun 2025 lebih dari USD124 Miliar atau setara dengan 40% dari nilai digital economy ASEAN,” tegas Menkominfo.
Baca: Jaring Talenta Digital, Kominfo Gelar Program DTS 2021 Libatkan Asosiasi TIK
Kembangkan Talenta Digital
Melihat potensi besar ekonomi digital, Menteri Johnny menilai hal itu perlu didukung dengan keberadaan masyarakat digital agar Indonesia dapat menjadi tuan rumah di ekonomi digital sendiri.
“Potensinya besar dan ini kerjanya lintas kementerian dan lembaga. Di sinilah membangun mulai dari yang paling dasar yaitu talenta digital itu sendiri. Kominfo memberikan dukungan yang besar bersama ekosistemnya, termasuk global technology companies, e-Commerce kita atau platform digital untuk mengisi pelatihan digital bagi masyarakat tingkat dasar,” paparnya.
Untuk menyiapkan masyarakat digital, Kementerian Kominfo telah melaksanakan program pertama yang dikenal dengan sebutan Literasi Digital Nasional. Tahun 2021 program itu ditargetkan dapat meliterasi 12,5 juta masyarakat agar memiliki kecakapan digital.
“Kita harapkan di akhir tahun 2024 nanti targetnya 50 juta dari penduduk Indonesia sudah terliterasi digital di tingkat basic dan selanjutnya bisa dilakukan setiap tahunnya sehingga seluruh warga Indonesia nanti terliterasi secara keseluruhan,” harap Menkominfo.
Kedua, lanjut Menteri Johnny, Indonesia juga membutuhkan tenaga terampil di tingkat menengah atau intermediate skill. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo melaksanakan Program Digital Talent Scholarship bekerja sama dengan ekosistem untuk membekali masyarakat agar punya keahlian.
“Kita diproyeksikan dalam setahun setidaknya membutuhkan 9 juta tenaga kelas menengah atau setara dengan 600.000 per tahunnya. Pekerjaannya besar, Pemerintah hanya menyiapkan 100 ribu. Jadi, kita harapkan dukungan dari ekosistem untuk sisanya dan setiap tahun harus dilakukan,” ungkapnya.
Ketiga, Kementerian Kominfo menyiapkan pelatihan keterampilan tingkat mahir atau digital advance. Pelatihan itu ditargetkan melatih master mentor digital melalui Program Digital Leadership Academy (DLA),
“Kuota pelatihan yang dapat diikuti sekitar 300 orang dari tokoh Pemerintahan dan founders startup Indonesia untuk melengkapi pengambilan keputusan (dengan mindset digital),” tutur Menkominfo.
Kementerian Kominfo juga bekerjasama dengan ekosistem, di Kementerian Pendidikan, perusahaan teknologi yang menjadi mitra kementerian-kementerian teknis lain.
“Tentu bekerja sama untuk membangun basis dari keahlian-keahlian digital kita dan Kominfo tengah menyiapkan metamorfosa lembaga pendidikan melalui Sekolah Tinggi Multi Media yang diharapkan nanti menjadi Institut Digital Nasional dengan prodi-prodi baru,” tegas Menteri Johnny.
Pemerintah mewujudkan cita-cita bersama menjadi Indonesia Digital yang maju dengan hilirisasi pada semua sektor perlu dikawal dan dilaksanakan secara simultan. Hal itu ditargetkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 menjadi prioritas utama.
Peta Jalan Indonesia Digital telah menjadi bagian dari Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024. Dokumen lengkap bisa diunduh di sini.
Baca: Hari Ini, Kominfo Luncurkan Program Nasional Literasi Digital “Makin Cakap Digital”
