Jakarta, Itech- Sidang paripurna 2016 Dewan Riset Nasional (DRN) mengagendakan peluncuran buku Agenda Riset Nasional (ARN 2015-2019) yang merupakan buku rujukan untuk melaksanakan riset di Indonesia, baik di perguruan tinggi, badan litbang pusat dan daerah, industri dan lembaga riset lainnya, dalam rangka mendukung terwujudnya cita-cita bangsa yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.Sidang paripurna Dewan Riset Nasional 2016 merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 2016 (Hakteknas). Acara puncak Harteknas akan berlangsung pada Rabu, 10 Agustus 2016.
Seminar tersebut bertujuan untuk mengkaji pengalaman berbagai negara maju membangu sistem inovasi dalam rangka peningkatan daya saing nasional, mengidentifikasi langkah-langkah nyata peningkatan sinergi antara perguruan tinggi, lembaga litbang dan dunia usaha untuk peningkatan daya saing sektor produksi. Termasuk juga untuk merumuskan dukungan kebijakan dan peraturan perundangan yang diperlukan untuk meningkatkan sinergi antara pedidikan tinggi, lembaga riset dan industri dalam kerangka sistem inovasi untuk peningkatan daya saing nasional. Dalam seminar tersebut juga dihadiri Presiden RI ke-3, Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie.
Ketua DRN Bambang Setiadi menuturkan, DRN dibentuk pemerintah untuk mendorong hilirisasi dan komersialisasi hasil riset. Sejumlah upaya yang menjadi ranah kerja DRN diantaranya adalah mendorong sinergi kelembagaan, menggalang sumberdaya kepakaran, perumusan ARN, kemitraan dengan DRD, penyusunan Grand Design, dan partisipasi dalam forum ilmiah nasional.
Sebelum memulai Rapat Paripurna DRN 2016, Ketua DRN menyerahkan Buku ARN yang telah rampung kepada Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kementerian Ristek Dikti). “Negara membutuhkan kehadiran ARN sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Riset penting bagi suatu bangsa. Namun akan menjadi tidak penting, jika dilakukan tanpa agenda. Karena itu kami rampungkan ARN ini untuk digunakan sebagai arahan perjalanan riset Indonesia kedepan,” ujarnya seraya menambahkan, sebuah negara yang sedang melakukan pembangunan harus ditopang dengan empat pilar penting. Mulai dari keterampilan tenaga kerja, bisnis yang efisien, kemampuan bersaing, dan riset yang fokus. Untuk memiliki pilar riset yang fokus, maka dibutuhkan agenda riset yang jelas.
Sementara itu, Menristekdikti, Muhammad Nasir mengatakan, kami bersama DRN akan melakukan pemetaaan terhadap riset-riset yang ada di Indonesia, diantaranya ada tujuh bidang atau klaster yang akan didorong untuk menggerakan perekonomian Indonesia, karena tanpa riset dan inovasi tidak mungkin mampu menggerakan ekonomi dengan baik, terutama teknologi bidang pangan, bidang obat-obatan dan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, transportasi, material, pertahanan, energi baru dan terbarukan. “Kita tidak bisa lagi mengandalkan energi berasal dari sumberdaya alam yang berupa fosil, karena terbatas. Ke depan kita harus menggerakan mencari energi baru yang bisa menggerakan ekonomi,” paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie memberikan menyampaikan sejarah berdirinya dewan riset nasional pada 27 Januari 1981 yang kemudian DRN bisa merekayasa pesawat N250 yang merupakan pesawat subsonik terbaik pada masa itu. Habibie juga berpesan, keberadaan DRN harus dipertahankan sampai kapanpun.
Prof. Habibie berharap inovasi yang dia kembangkan di IPTN dihidupkan. Sebab, kini inovasinya justru diadopsi industri pesawat terbang lain, terutama Boeing dan Airbus. “Kalau saya boleh bilang, inovasi teknologi pada pesawat N250 buatan IPTN jauh di atas teknologi yang dikembangkan pabrik Boeing atau Airbus. Tapi banyak orang bilang pesawat itu kurang berhasil. Padahal, N-250 itu meskipun tidak secepat Boeing dan Airbus, tapi sangat hemat dan murah biaya operasionalnya,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penguatan Inovasi, Kemenristekdikti, Jumain Appe menginginkan, agar inovasi bisa berkembang, maka perlu adanya revisi UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, untuk diubah judulnya menjadi tentang Ilmu Pengetahuan dan Inovasi. “Itu kan kita hanya melakukan proses perbaikan atau revisi, kita masukan inovasi didalamnya, karena kalau buat UU terlalu banyak waktu dan tenaganya yang diperlukan, dan itu akan kita integrasikan, karena inovasi tidak bisa berdiri sendiri, harus didukung oleh iptek dan sumberdaya,” kata Jumain Appe.
Bahkan kalau mungkin, kata dia, pihaknya akan melihat apakah UU Pendidikan Tinggi bisa juga diintegrasikan, itu pasti dalam tahap pembicaraan. Menurutnya, sekarang Dewan Riset Nasional (DRN) sudah mulai melakukan pengkajian, sebab di DRN ini ada dari kelompok industri, lembaga pemerintah, lembaga litbang, dan perguruan tinggi.“Mereka sudah mulai melakukan pembahasan, bagaimana integrasi terhadap iptek dan inovasi, dan pendidikan tinggi. Itu kita harapkan, karena kalau kita hanya riset, bagaimana daya saing ke depan, maka kita gabung disinergikan, pendidikan tinggi, bisnis itu melalui inovasi,” paparnya.
Disebutkan, kalau hal itu bisa terjadi, maka akan ada dampak positipnya. Misalnya kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga litbang dan industri melakukan program bersama mengembangkan suatu produk di industri, tapi penelitiannya dilakukan oleh perguruan tinggi, anggaran bisa dari kedua-duanya dengan aturan dan bisa dimanfaatkan secara bersama-sama. Kemudian, mobilisasi peneliti, perekayasa dan dosen itu tidak lagi menjadi masalah, karena sekarang, kalau mereka ke industri tidak melakukan penelitian tidak akan bisa naik atau menerima honor dari industri kadangkala dipersalahkan atau menerima kontrak dari industri, bahkan ada yang dipenjara dan lain sebagainya. (red/ju)
