ItWorks.id- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengingatkan pemerintah daerah agar menjadikan mitigasi risiko bencana berbasis riset dan inovasi sebagai kebutuhan strategis dalam pembangunan berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian, saat membuka webinar bertema Strategi Mitigasi Risiko Bencana melalui Penguatan Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah: Praktik Baik Penanganan Bencana di Provinsi Sumatera Barat, belum lama ini.
Menurut Amarulla, tema tersebut relevan dengan kondisi Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, khususnya di wilayah Sumatera yang rawan banjir, longsor, gempa bumi, dan tsunami. “Penguatan kebijakan mitigasi risiko bencana berbasis riset dan inovasi menjadi kebutuhan strategis dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ungkapnya dirilis Humas BRIN, melalui portal web BRIN, baru-baru ini.
Ia menekankan, riset dan inovasi harus menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan agar penanganan bencana berlangsung cepat, akurat, dan berkelanjutan. Sebagai wujud nyata, BRIN membentuk Task Force Supporting Penanggulangan Bencana untuk mendukung respons kebencanaan berbasis pendekatan ilmiah.
Dukungan BRIN antara lain berupa penyediaan citra satelit untuk pemetaan wilayah terdampak, analisis ilmiah pada fase tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, serta pengembangan teknologi seperti drone, pemetaan risiko bencana, dan teknologi pengolahan air bersih. Survei dan pemetaan juga dilakukan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna menghasilkan data spasial akurat sebagai dasar kebijakan darurat maupun pemulihan.
Selain itu, BRIN melakukan kajian forensik kayu untuk menelusuri asal material kayu yang terbawa banjir dan longsor melalui kolaborasi dengan Bareskrim Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pendekatan ini bertujuan menghadirkan bukti ilmiah bagi penanganan pascabencana sekaligus mendukung kebijakan lingkungan dan tata kelola sumber daya alam.
Di bidang kesehatan dan sosial, BRIN juga melakukan pemeriksaan lingkungan, perlindungan anak, serta pemenuhan gizi balita pascabencana guna mencegah wabah penyakit dan menjaga kesehatan mental anak terdampak.
Amarulla menilai Provinsi Sumatera Barat sebagai contoh praktik baik mitigasi bencana. Pemerintah daerah dinilai berhasil mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan rencana kontingensi daerah, memperkuat sistem peringatan dini, serta membangun budaya sadar bencana melalui pelibatan komunitas dan lembaga pendidikan.
Menurutnya, pengalaman Sumatera Barat dapat menjadi model bagi daerah lain dengan karakteristik kerawanan serupa. Ke depan, BRIN akan memfokuskan penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan berbasis riset, pengembangan peta risiko dinamis, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, termasuk mendorong peran BRIDA dan Bapperida sebagai motor riset dan inovasi di daerah. “Mitigasi risiko bencana tidak cukup hanya berbasis pengalaman, tetapi harus diperkuat dengan bukti ilmiah, data yang valid, serta inovasi teknologi yang aplikatif,” tegas Amarulla.
