Perusahaan di bidang komputasi hybrid multicloud Nutanix merilis temuan dari survei tahunan Enterprise Cloud Index (ECI) kedelapan edisi public sector.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa organisasi di public sector, termasuk pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, institusi pendidikan dasar hingga menengah, serta perguruan tinggi, kini semakin mengintegrasikan AI ke dalam berbagai operasional bisnis mereka, mulai dari penentuan kelayakan penerima manfaat hingga deteksi fraud.
Namun, mereka masih menghadapi berbagai hambatan terkait kesiapan infrastruktur, kemampuan tenaga kerja, dan tata kelola. Kondisi ini mendorong kebutuhan mendesak bagi para pemimpin IT di public sector untuk membangun infrastruktur hybrid modern yang mampu mendukung kebutuhan yang terus berkembang di industri yang beragam ini.
Dihadapkan pada mandat ganda, yaitu meningkatkan pencapaian instansi dan melindungi data publik, berbagai instansi pemerintahan kini beralih ke kontainerisasi (containerization) aplikasi guna meningkatkan kecepatan, skalabilitas, dan keamanan workload AI mereka. Di sisi lain, masih adanya silos atau sekat-sekat di dalam organisasi kian meningkatkan risiko munculnya shadow AI yang tidak terkelola.
● Sebanyak 91% pemimpin IT di instansi pemerintahan dan pendidikan yang disurvei dalam Laporan Nutanix Public Sector sepakat bahwa penggunaan AI yang tidak terverifikasi dapat menimbulkan risiko terhadap misi serta keamanan.
● Salah satu temuan utama dari riset Nutanix Enterprise Cloud Index (ECI) menunjukkan bahwa 73% infrastruktur TI di public sector saat ini belum siap untuk menjalankan workload AI yang kompleks di lingkungan on-premises.
● Temuan dari studi industri Nutanix juga mengungkapkan bahwa 87% pemimpin teknologi di public sector memperkirakan bahwa ketergantungan mereka pada kontainerisasi aplikasi akan terus meningkat dalam tiga tahun ke depan.
Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa public sector saat ini berada pada titik krusial. AI telah digunakan secara luas di berbagai lingkungan pemerintahan dan pendidikan, mulai dari aplikasi berbasis kontainer, infrastruktur hybrid, dan semakin penting dalam penyelenggaraan layanan publik secara langsung. Namun, fondasi infrastruktur yang mendasarinya masih belum merata, karena berbagai organisasi harus mengelola sistem on-premises lama, private cloud, serta memigrasikan sistem lama ke infrastruktur cloud modern secara bersamaan, yang sering kali dilakukan tanpa didukung sistem kontrol yang terpadu.
“Semakin meluasnya penggunaan AI yang belum terverifikasi, atau Shadow AI, telah menjadi tantangan utama dalam aspek tata kelola di public sector. Di kawasan Asia-Pasifik dan Jepang, pembahasan kini telah bergeser dari sekadar ambisi mengadopsi AI menuju kesiapan operasional. Organisasi yang berhasil melangkah maju adalah mereka yang tidak lagi mengejar setiap kemampuan baru AI secara terpisah, melainkan berfokus pada penguatan fondasi infrastrukturnya. Dengan memprioritaskan arsitektur yang aman dan berbasis kontainer (containerised architecture), para pemimpin ini sedang menetapkan pagar keamanan yang diperlukan untuk memanfaatkan AI dengan percaya diri, sekaligus memastikan mereka mampu meraih dan menjaga kepercayaan publik seiring dengan semakin terintegrasinya AI ke dalam berbagai layanan masyarakat,” ujar Daryush Ashjari, Chief Technology Officer dan Vice President of Solution Engineering APJ, Nutanix.
Bagi para pemimpin IT di public sector, hal ini memberikan mandat yang jelas. Workload AI yang berkaitan dengan layanan masyarakat, keselamatan publik, dan pencapaian pendidikan menuntut infrastruktur yang mampu memberikan kinerja optimal, menjaga kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung tata kelola instansi, bukan hanya di tingkat pusat, tetapi juga hingga ke titik penyelenggaraan layanan, di mana kedaulatan data (data sovereignty) berdampak langsung terhadap masyarakat yang dilayani oleh pemerintah.
