Microsoft percaya bahwa privasi data adalah hak asasi manusia yang mendasar, itulah sebabnya kami mendukung Peraturan Perlindungan Data Global Uni Eropa (GDPR). Kami ingin memastikan bahwa selain dari pemerintah, organisasi juga memiliki kepemilikan dalam menciptakan kepercayaan dengan data konsumen mereka.
Saya perhatikan bahwa ketika membahas masalah tentang ini, satu hal sudah jelas – semua orang ingin melakukan hal yang benar. Pertanyaannya adalah, bagaimana. Kita harus melihatnya bahwa bekerja lebih baik bersama-sama dengan meninjau gambaran holistik kepemilikan data, pergerakan dan kepercayaan di era ekonomi digital dan kecerdasan buatan saat ini. Dan bagaimana data dapat membawa kemakmuran ekonomi dan memberikan nilai ke daerah.
ASEAN adalalah Kawasan Digital
ASEAN adalah salah satu kawasan yang paling kaya data di dunia. Kita memiliki jumlah pengguna ponsel terbesar ketiga dan jumlah pengguna Internet terbesar keempat secara global. Aliran data yang kaya ini merupakan pusat dari model bisnis, penciptaan lapangan kerja, dan peluang ekonomi, mendorong pertumbuhan UKM dan meningkatkan layanan untuk masyarakat. Ketersediaan aliran data lintas batas menciptakan permintaan baru untuk layanan digital, dan kami melihat potensi yang dimilikinya dalam meningkatkan PDB di wilayah ini antara US$ 220 miliar hingga US$ 650 miliar pada tahun 2030.
Baca: Perkembangan Cloud di ASEAN, Apa kata Microsoft?
Apakah data minyak baru?
Aliran data lintas-batas telah menciptakan layanan digital baru, yang pada gilirannya mengakibatkan perusahaan ‘unicorn‘, seperti Grab, yang telah melonjak dari operasi kecil ke penggalangan miliaran investasi dalam rentang waktu singkat. Selain itu, para pemimpin bisnis, terutama yang di bidang manufaktur melihat transformasi dan data digital sebagai pendorong utama pertumbuhan di masa depan, yang menjanjikan bagi ekonomi di kawasan ini.
Apakah Anda memiliki strategi untuk melindungi dan mengelola informasi sensitif?
Peluangnya sangat jelas, tapi mereka juga datang dengan tantangan baru. Mengelola, menyimpan, dan memproses data ini membawa tanggung jawab privasi baru yang penting bagi pemerintah dan bisnis. Karena privasi data adalah tema yang terpecah-pecah di dalam dan di seluruh ASEAN, kawasan ini secara keseluruhan masih tertinggal belakang oleh negara-negara lain di dunia.
Hampir semua negara di kawasan ini telah mengakui atau mulai mengakui pentingnya data (data pelanggan dan perlindungan konsumen) dan telah mulai membuat kerangka kerja dan bergabung dengan inisiatif regional dan internasional tentang masalah privasi data.
Negara-negara seperti Jepang dan Singapura telah memberikan fokus dengan baik pada kedua aspek. Mereka telah mempertahankan fokus mereka pada aliran data lintas batas, dengan aturan privasi domestik lintas sektor yang kuat yang semakin selaras dan diterapkan secara konsisten, dan tetap fleksibel untuk mempertimbangkan perkembangan pertimbangan seperti kecerdasan buatan dan 5G.
Baca: Microsoft: Intelligent Cloud dan Intelligent Edge mengantarkan ke era komputasi berikutnya
Di Singapura dan Filipina, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDPA) dan Undang-Undang Privasi Data telah dibuat dalam upaya untuk melindungi privasi warga negara sembari memastikan arus informasi yang bebas untuk mempromosikan inovasi dan pertumbuhan.
Tantangan Dalam Privasi Data
Sekarang, di sinilah letak tantangannya karena tidak semua orang memiliki perspektif yang sama tentang privasi data.
Kurangnya harmonisasi peraturan privasi di seluruh wilayah menjadikannya lebih sulit dan terlalu makan biaya bagi organisasi untuk mematuhinya, dikarenakan bisnis bergulat dengan keinginan untuk masuk ke pasar dengan layanan digital inovatif yang cepat, sambil mengarungi ambiguitas persyaratan yang berbeda di seluruh kawasan, termasuk lokalisasi data.
Fakta bahwa rezim privasi data di seluruh wilayah tidak selaras maka menciptakan celah. Kesenjangan itu menciptakan tantangan dari kepatuhan perusahaan dan pemerintah, untuk membangun perilaku pengguna yang baik dan meningkatkan kepercayaan.
Baca: Pemerintah Targetkan UU Perlindungan Data Pribadi Selesai Sebelum Oktober
Kami terus melihat tantangan dalam diskusi regulasi tentang cara terbaik untuk membangun kepercayaan melalui perlindungan privasi. Salah satu contoh adalah ketika pemerintah terlalu fokus pada di mana data berada, bukan bagaimana data untuk dilindungi. Fokus yang tidak semestinya pada lokalisasi data memperkenalkan kompleksitas regulasi yang dapat membatasi pertumbuhan ekonomi tanpa dampak positif pada perlindungan privasi.
Terhadap latar belakang ini, bisnis menghadapi tantangan kembar: mengarungi jaringan regulasi yang kompleks ini; sambil juga membangun kepercayaan dengan konsumen dan warga negara tentang bagaimana data digunakan.
Peran Microsoft
Microsoft mengakui bahwa mengarungi kompleksitas ini merupakan tantangan, terutama untuk perusahaan kecil dan startup. Kami bekerja erat dengan regulator dan pelanggan kami untuk membantu mengatasi tantangan ini. Melalui prinsip Trusted Cloud kami, Microsoft menempatkan privasi sebagai landasan, bersama dengan keamanan, transparansi, dan kepatuhan.
Kami memandang membantu bisnis membangun kepercayaan dengan konsumen dan pemerintah dengan warga mereka sebagai bagian penting dari pekerjaan kami. Privasi dan perlindungan data yang baik menghasilkan kepercayaan konsumen yang lebih besar. Dan ketika konsumen dan masyarakat umum lebih percaya diri dalam berbagi data pribadi mereka dengan organisasi, maka organisasi dapat menggunakan lebih banyak inovasi berbasis data. Ini akan menjadi pusat masa depan untuk ASEAN.
“Layanan cloud kami akan memenuhi persyaratan keamanan yang ketat, Kami akan membantu Anda mengelola permintaan subjek data, dan kami akan membantu Anda untuk mematuhi persyaratan GDPR,” kata Sunny Park.
Cara kita semua mendapat manfaat dari aliran data lintas batas sambil menjaga privasi data
Pendekatan ‘One ASEAN’ (atau APAC) untuk masalah-masalah utama tersebut harus menetapkan seperangkat prinsip yang dibangun berdasarkan standar internasional, dan praktik-praktik yang baik, yang memberikan dasar umum dan memungkinkan negara-negara untuk maju ketika mereka sudah matang. Ini menetapkan standar yang kuat dan tinggi untuk semua pemain untuk bergerak maju, tanpa terperangkap di tingkat umum yang lebih rendah. Ini dibangun di atas kerangka kerja umum dan komunikasi proaktif, yang terpenting harus tri-sektor – membawa keahlian sektor swasta, kerangka kerja tata kelola pemerintah, dan input sektor sipil.
Sangat penting bagi pemerintah di ASEAN, juga Asia Pasifik, untuk bersama-sama menyepakati prinsip-prinsip privasi, dan berupaya menghapus hambatan aliran data dan persyaratan yang bersifat lokal. Prinsip-prinsip tersebut harus memungkinkan Asia Pasifik untuk berbagi data di seluruh kawasan secara bebas, untuk mendapatkan manfaat dari data yang kaya yang dimilikinya. Jika negara-negara di Asia Pasifik ingin menarik lebih banyak investasi dan menjadi lebih kompetitif di pasar global, masing-masing negara perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan ini.
Kita semua adalah bagian dari jaringan global, dan setiap negara di Asia Pasifik berada di ‘lintasan’ yang disebut transformasi digital, bersama- sama dengan seluruh dunia.
Kita tidak boleh kehilangan kesempatan ini untuk wilayah ini. (isnan/tis).
