Jakarta, ItWorks- Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas yang membahas mengenai “Percepatan Penyerapan Garam Rakyat” melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020. Presiden di antaranya menyoroti permasalahan utama yang dihadapi terkait dengan penyerapan garam rakyat, yaitu masih rendahnya kualitas produk garam rakyat sehingga tidak memenuhi standar untuk kebutuhan industri.
Dalam kaitan ini, Presiden Joko Widodo meminta agar jajarannya memperhatikan ketersediaan lahan produksi dan meminta agar integrasi dan ekstensifikasi lahan garam rakyat di 10 provinsi dipercepat. Selain itu, juga mendorong upaya inovasi teknologi agar produktivitas dan kualitas garam rakyat bisa meningkat.
“Artinya, penggunaan inovasi teknologi produksi terutama washing plant harus betul-betul kita kerjakan, sehingga pascaproduksi itu betul-betul bisa memberikan ketersediaan,…,” ungkap Presiden Joko Widodo sebagaimana dilansir dalam siaran pers Kemensetneg (05/10), di Jakarta.
Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas ini juga meminta agar masalkaha ini segera dicarikan jalan keluarnya. Apalagi katanya, maslah ini sudah banyak diketahui sebelumnya. “Kita tahu masalahnya, tapi enggak pernah dicarikan jalan keluarnya. Kemudian, data per 22 September data yang saya terima, masih 738 ribu ton garam rakyat yang tidak terserap oleh industri kita. Ini agar dipikirkan solusinya, sehingga rakyat garamnya bisa terbeli,” kata Presiden.
Masalah kedua yakni terkait masih rendahnya produksi garam nasional. Menurut Presiden, sering kali solusi yang dipakai yaitu impor garam dan masalah tersebut telah berlangsung lama tanpa ada penyelesaian. Sebagai contoh, kebutuhan garam nasional di tahun 2020 sebanyak 4 juta ton per tahun, sedangkan produksi garam nasional baru mencapai 2 juta ton.
“Akibatnya, alokasi garam untuk kebutuhan industri masih tinggi, yaitu 2,9 (juta) ton. Saya kira ini langkah-langkah perbaikan harus kita kerjakan, mulai pembenahan besar-besaran pada supply chain mulai hulu sampai hilir,” imbuhnya.
Untuk itu, Presiden meminta dan menandaskan agar jajarannya memerhatikan ketersediaan lahan produksi dan meminta agar integrasi dan ekstensifikasi lahan garam rakyat di 10 provinsi dipercepat. Diharapkan ini bisa mendorong upaya agar produktivitas dan kualitas garam rakyat meningkat. (AC)
