Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Bambang Dwi Anggono mengatakan untuk mewujudkan smart city, Kementerian Kominfo mendorong pemerintah provinsi menerapkan provinsi pintar (smart province) dengan berkolaborasi antardaerah dalam mengatasi permasalahan kota.
“Melalui smart province, Pemprov diharapkan bisa menjembatani berbagai kendala dan kerjasama yang dilakukan antar daerah. “Sehingga, Pemprov tidak sibuk dengan program sendiri, tapi dapat memfasilitasi program smart city dari kabupaten atau kota yang ada di wilayahnya maupun provinsi lain,” ujarnya saat webinar Perkembangan dan Masa Depan Smart City Indonesia, 04/02/2021.
Bambang menyontohkan jika Kota Semarang mengalami kekurangan logistik. Maka untuk mengatasi kebutuhan tersebut barang-barang bisa dipasok dari Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat mengurangi kenaikan harga.
Contoh lain bentuk penerapan provinsi pintar, Provinsi DKI Jakarta yang memiliki early warning system. “Apabila akan terjadi banjir, daerah yang terdampak di sekitar Jakarta bisa antisipasi dan siaga. Selain itu, Jakarta juga menyumbang APBD untuk Jawa Barat dalam antisipasi banjir,” tambahnya.
Menurut Bambang kolaborasi seperti yang dilakukan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah adalah kolaborasi yang harus dikerjakan untuk mengatur tatanan kota agar menjadi kota pintar.
“Perlu dibangun kerja sama dari berbagai pihak, bukan hanya di komunitas internal, namun juga sekitar bahkan pusat hingga negara lain agar smart city dapat tercapai,” tegasnya.
Baca: Jogja Smart Province, Upaya Pemprov Yogyakarta Sejahterakan Masyarakat Pakai TI
Mendukung hal itu, Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Suhono H. Supangkat mengimbau kolaborasi yang dilakukan untuk fokus pada tujuan smart city tersebut. Pemerintah daerah juga harus mampu memiliki visi, strategi, dan kemampuan melihat peluang untuk memberikan solusi kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
Dalam acara yang sama, Farry Argoebie, CTO PT Terralogiq Integrasi Solusi mengemukakan menurut data dari Google ada 40 juta pengguna internet baru di Indonesia. Jumlah ini mengalami kenaikan dari total tahun lalu sebesar 20 juta.
Ia menambahkan, data merupakan currency. Oleh karena itu, banyak kota-kota Smart City di luar negeri banyak yang menggunakan open API. “Jadi data government itu bisa digunakan oleh business, oleh user, atau startup, dan bisa jadi suatu ekosistem yang mendukung Smart City.”
Kementerian Kominfo melalui Ditjen Aptika telah memberikan dukungan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan smart city. Bentuknya antara lain penyediaan big data dan artificial intelligence (AI), keamanan informasi, infrastruktur dan platform TIK, peningkatan kapasitas ASN, pembinaan dan pengawasan Pemda, serta pembangunan aplikasi pemerintahan.
Baca: Sumatera Selatan Hadirkan Inovasi Digital Menuju Smart Province
