Pemerintah Republik Indonesia menyiapkan tiga langkah kebijakan memungkinkan pemulihan dan pertumbuhan maksimum sektor pos nasional kala pandemi Covid-19. Salah satunya menjadikan layanan pos sebagai salah satu jalur akses untuk keuangan digital.
Mewakili Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Ismail menyatakan kebijakan itu juga ditujukan untuk mengimbangi perkembangan pos global dan pergeseran preferensi pelanggan.
“Ketiga kebijakan itu terdiri dari dorongan penggunaan adopsi teknologi digital, promosi produk dan layanan pos untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan, dan penyediaan rekening tabungan pos dan layanan rekening giro. Hal ini untuk mempercepat transformasi digital, inovasi produk, dan layanan pos yang telah dilaksanakan Pemerintah Indonesia dalam satu dekade terakhir dan lebih intensif dalam 1,5 tahun terakhir sejak pandemi dimulai,” jelasnya dalam Sesi Ketiga Diskusi Universal Postal Congress 2021 secara daring dari Jakarta, 10/08/2021.
Dirjen Ismail memaparkan, untuk kebijakan pertama, Pemerintah Indonesia mendorong mendorong adopsi teknologi digital baru, khususnya track and trace system atau aplikasi sistem pelacakan bagi operator pos nasional, termasuk operator pos Usaha Kecil Menengah (UKM). Menurutnya, pergeseran preferensi pelanggan untuk pengiriman sesuai permintaan dari item e-commerce mereka memerlukan pengiriman hari berikutnya, pengiriman satu hari/hari yang sama, dan pengiriman instan.
“Operator pos menggunakan sistem pelacakan untuk mencapai transparansi dan efektivitas pengiriman pos, mengurangi kecemasan konsumen dan penyesalan pembeli melalui penyediaan status dan pelacakan pengiriman langsung, dan penanganan barang yang hilang atau tidak terkirim secara lebih efektif,”
Untuk mengenalkan sistem aplikasi tracking ini kepada UKM operator pos, Ismail, yang juga menjabat Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, menjelaskan, “Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai workshop, sosialisasi, dan penyediaan aplikasi sistem tracking bagi UKM operator pos.”
Baca: PT Pos Salurkan BST Secara Door To Door
Kebijakan kedua berkaitan dengan promosi transformasi digital produk dan layanan pos agar memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Menurut Dirjen Ismail, Jaringan Pos Nasional Indonesia saat ini memainkan peran kunci dalam inklusi keuangan digital masyarakat.
“Misalnya layanan keuangan pos, termasuk layanan keuangan dan pembayaran tradisional atau fisik dan digital. Melalui jaringan posnya yang luas untuk memberikan akses masyarakat ke layanan pembayaran elektronik yang terjangkau, aman, andal, dan efisien,” paparnya.
Sedangkan kebijakan ketiga diarahkan untuk penyediaan rekening tabungan pos dan layanan rekening giro. “Berdasarkan UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 dan peraturan pelaksanaannya, Indonesia saat ini sedang menyusun kebijakan di atas untuk memberikan landasan hukum bagi sumber pendapatan baru untuk penyelenggara pos nasional di era digital.”
Dirjen Ismail menekankan transformasi digital dan inovasi sektor pos menjadi kunci dalam mengatasi pandemi. Bahkan dengan penerapan kedua hal itu, keberadaan pos akan memiliki kontribusi terhadap perkembangan e-commerce dan pertumbuhan ekonomi.
Kongres Hari Pos Sedunia yang ke-27 (UPU) berlangsung dari tanggal 9 hingga 27 Agustus 2021, di Abidjan, Pantai Gading. Pemilihan Abidjan sebagai tuan rumah dilatari atas semua upaya negara di Afrika sejak 2011 yang berupaya secara aktif berkontribusi pada pengembangan layanan pos di Afrika dan di seluruh dunia.
Tema besar kongres tahun ini berkaitan dengan Strategi Pos Dunia di Masa Depan dengan berfokus pada e-Commerce di semua komponen logistik dunia, elektronik dengan penciptaan nilai tambah, peningkatan kualitas layanan, serta inklusi sosial global, keuangan dan digital.
Baca: Pos Indonesia Optimalkan Pemanfaatan TI dalam Penerapan GRC
