DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan saat ini memiliki aktivitas ekonomi dengan daya saing digital tertinggi. Mengutip data Kearney tahun 2021, sebagai pusat perekonomian di Indonesia, Jakarta berkontribusi sebesar 16,8% terhadap Produk Domestik Brutto (PDB) Indonesia. Namun, posisi Jakarta masih cukup jauh dibandingkan dengan kota besar lain di dunia.
Data Smart City Index International Institute for Management Development menunjukkan DKI Jakarta menempati peringkat ke-91 di antara kota-kota dunia. Posisi ini menunjukkan masih ada ruang untuk perbaikan dan penyempurnaan, agar pengelolaan DKI Jakarta dapat mendorong pencapaian aspirasi sebagai pusat ekonomi digital dunia.
Demikian diutarakan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mira Tayyiba dalam Jakarta Digital Outlook 2022 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, 10/03/2022.
“Di satu sisi, tentunya kita patut bangga atas pencapaian dan kontribusi Jakarta terhadap perekonomian Indonesia. Di sisi lain, kita perlu menelisik dan mengeksplorasi lebih jauh situasi ekosistem digital di Jakarta,” tambahnya.
Baca: Program “Jakarta Satu” Implementasi Smart City dengan Strategi Geospasial
Ia pun mengutip Laporan Digital Competitiveness Index Tahun 2022 yang disusun East Ventures menunjukkan daya saing digital DKI Jakarta berada di peringkat pertama pada tahun 2021 dan 2022. Berdasarkan laporan itu, terdapat tiga komponen penting pembentuk daya saing digital yang perlu menjadi perhatian Pemerintah DKI Jakarta, yaitu input, output dan penunjang.
“Komponen input merujuk pada kontribusi penggunaan teknologi digital. Komponen output mengacu pada hasil atau manfaat dari penggunaan teknologi digital. Sementara, komponen penunjang adalah aspek-aspek yang berperan sebagai perangkat fasilitasi penggunaan teknologi digital,” jelasnya.
Dari tiga komponen itu, DKI Jakarta mendapatkan skor sempurna di bidang infrastruktur, kewirausahaan dan produktivitas dengan nilai 100. Nilai sempurna tersebut mencerminkan keunggulan infrastruktur digital serta partisipasi aktif rakyat DKI Jakarta dalam melakukan transaksi di ruang digital, seperti jual-beli ataupun penggunaan financial technology (fintech).
“Walau demikian, terdapat komponen yang masih perlu kita perbaiki, di antaranya aspek regulasi dan kapasitas pemerintahan. Komponen tersebut mendapat skor terendah yaitu 57. Kondisi ini memperlihatkan bahwa walau infrastruktur digital sudah baik, kinerja pemerintah daerah masih dapat ditingkatkan guna mendorong transformasi digital di DKI Jakarta, terutama dalam meningkatkan angka harapan hidup dan menurunkan tingkat kemiskinan,” jelasnya.
Sedangkan skor terendah kedua yang didapat Pemerintah DKI Jakarta berdasarkan Digital Competitiveness Index mengenai ketenagakerjaan dengan angka 59. Menurut Sekjen Mira Tayyiba, selisih skor antara aspek kewirausahaan dan skor ketenagakerjaan menarik untuk ditelisik.
“Situasi ini sangat menarik dan patut ditelusuri lebih dalam. Di satu sisi, kewirausahaan mendapatkan skor tertinggi dengan nilai 100. Di sisi lain ketenagakerjaan skornya justru nomor dua dari bawah. Selisih ini menunjukkan bahwa aspek sumber daya manusia perlu kita perhatikan,” tandasnya.
