Jakarta, ItWorks- Tahun ini untuk ketiga kalinya, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia, lolos di ajang penjurian untuk penghargaan “Top Digital Awards 2022”. Memiliki sistem aplikasi dan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) yang makin andal, transformasi digital yang dilakukan, kian memberikan dampak besar bagi peningkatan kinerja manajemen untuk mendukung peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan berbasis on-line.
Tak dapat dipungiri, pandemi covid-19 telah mendorong percepatan transformasi digital di Indonesia. Sejak pandemi, aktivitas masyarakat di dunia maya sangat massif, tak terkecuali untuk mendukung sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), e-learning dan sejenisnya yang mengandalkan aplikasi digital dan online system. Kondisi ini juga telah mengakselerasi proses kerja melalui transformasi digital di jajaran BPPK, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Memiliki visi utama “menghasilkan Sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan negara yang Unggul dan Beretika dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan,” BPPK Kemenkeu sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan Diklat untuk peningkatan SDM di jajaran Kemenkeu, juga terus melakukan inovasi dan terobosan untuk mendukung proses kerja dan pembelajaran dengan dukungan sistem Teknologi Informasi melalui transformasi digital.
Pandemi covid-19 juga menjadi pemantik baru bagi peningkatan implementasi sistem TI sebagai konsekuensi tuntutan sistem kerja dan proses pelaksanaan Diklat yang mengharuskan adanya penggunakan ruang digital dengan memperbanyak modul pembelajaran, infrastruktur dan lainnya untuk peningkatan kapasitas dan kualitas e-learning. Hal ini dilakukan dengan tetap mengacu sesuai framework kebijakan tata Kelola TIK Kementerian Keuangan yang tertuang dalam PMK Nomor133/PMK.01/2022 tentang Tata Kelola TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan.
“Tugas utama BPPK Kemenkeu, yakni menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kami juga banyak melakukan inovasi dan terobosan baru untuk pelaksanaan Diklat ini dengan pengembangan modul pembelajaran digital dan pelaksanaan Diklat secara virtual. Semua proses pendidikan dan pelatihan di jajaran Kemenkeu dilakukan terpusat menggunakan platform KLC (Kemenkeu Learning Center). Sejauh ini hasilnya cukup optimal, bahkan volume Diklat bisa lebih ditingkatkan dengan hasil dan kualitasnya juga tak kalah. Target pembelajaran berbasis digital mengalami kenaikan dari 30% pada 2019 menjadi 70% pada 2021. Bahkan melalui sistem virtual ini, juga terjadi banyak penghematan, terutama dari biaya akomodasi mauapun transportasi. Terdapat penghematan sampai dengan 70% karena tidak membutuhkan biaya akomodasi dan transportasi. Aksesibilitas pembelajaran menjadi lebih mudah karena proses learning dan materi terdapat dalam satu platform yang dapat diakses secara online. Layanan pembelajaran juga lebih variatif, baik untuk pegawai Kemenkeu dan K/L lainnya,” ungkap Iwan Khrisnawan – Kabag TIKMP BPPK Kemenkeu, saat presentasi dan wawancara penjurian “Top Digital Awards 2022” secara virtual, baru-baru ini melalui aplikasi video conference yang diselenggarakan Majalah ItWorks bekerjasama dengan sejumlah Asosiasi TI &Telco Indonesia dan konsultan independent.
Dijelaskan , Kemenkeu Learning Center (KLC) merupakan media pembelajaran online yang membahas berbagai materi tentang Pengelolaan Keuangan Negara yang dapat diakses oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan dan masyarakat umum. Kemenkeu Learning Center berfungsi untuk mendukung proses pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Platform KLC (Kemenkeu Learning Center), dapat diakses melalui https://klc2.kemenkeu.go.id. Sehingga semua karyawan di jajaran Kemenkeu di seluruh Indonesia bisa mengaksesnya dengan mudah dari manapun berada. Bahkan masyarakat umum pun bisa mengaksesnya untuk ikut belajar atau mempelajari banyak hal, seperti hal-hal terkait kebijakan pemerintah yang juga berhubungan dengan masyarakat, seperti kalangan pelaku usaha.
“Platform KLC ini kita developt (bangun) di internel dengan fungsi utama sebagai Learning Management System (LMS) & Knowledge Management System (KMS), khususnya di jajajaran Kemenkeu,” ujarnya di depan Dewan Juri Top Digital Awards 2022 (Lim Kurniawan-Founder Awesome Consulting), M Lutfi Handayani MM, MBA- CEO Madani Solusi Internasional, serta DR. Dede Mulyana (Akademisi dan Praktisi IT) yang dimoderatori oleh Ahmad Churi (Managing Editor Majalah Itworks).
Turut hadir dari jajaran BPPK Kemenkeu dalam sesi wawancara penjurian ini, di antaranya Eko Satyono – Kasubbag Sistem Informasi, Hafid Mukhlasin – Pranata Komputer, Unggul Hasan – Pranata Komputer. Selain itu juga dari jajaran Pelaksana, Andi Nur S, Muamar Kadafi, Lidia Kristi, M Herizki H, serta Shirlee Marbun.
Lebih lanjut Iwan Khrisnawan mengungkapkan, kehadiran KLC juga selaras untuk mendukung strategi Kemenkeu Corporate University, untuk belajar kapan saja & dimana saja dengan menyediakan platform untuk pengelolaan pembelajaran dan manajemen pengetahuan, sekaligus mendukung demokratisasi pembelajaran (self learning). Strategi Kemenkeu Corporate University (Kemenkeu Corpu) ini seudah diperkenalkan sejak 2015 untuk mengintegrasikan berbagai metode pembelajaran dengan nilai-nilai dan tujuan organisasi Kemenkeu. Hal ini sejalan dengan amanat PP 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Didukung dengan sistem manajemen pengetahuan yang mutakhir, hal ini juga mewujudkan pembelajaran di Kemenkeu menjadi tak terbatas. Sekaligus juga untuk memenuhi target pembelajaran digital, sesuai dengan Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (ISRBTK) Kementerian Keuangan. Software Knowledge Management System (KMS) Kementerian Keuangan juga telah live dan terintegrasi dengan KLC2URL: https://klc2.kemenkeu.go.id/kms.
Selain untuk mendukung proses kerja dan layanan Diklat, di internal, BPPK Kemenkeu juga melakukan inovasi digital dalam kaitan mendukung implementasi e-government atau penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kemenkeu. Terutama untuk mendukung terwujudnya sistem pemerintahan yang baik (good governance) yang juga menjadi harapan banyak kalangan sejak era otonomi daerah diberlakukan. Good governance menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik. Seperti transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, agar sumber daya yang ada dalam pengelolaan pemerintah, benar-benar bisa mencapai tujuan untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara.
Di dalam lingkungan Kementerian Keuangan, SPBE telah dikonsolidasikan, baik peran, tugas, hingga domain/layer yang digunakan, serta keterkaitannya dengan domain Enterprise Architecture (EA) Kemenkeu. EA Kemenkeu merupakan Enterprise Architecture utuh dan menyeluruh berlandaskan pada pemahaman bisnis, data, aplikasi, dan teknologi secara terintegrasi. (AC)
