Pemerintah menargetkan konsolidasi layanan publik digital di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam kurun waktu satu tahun.
Percepatan melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu dari pusat hingga ke daerah merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta layanan publik yang andal dan berkualitas.
“Dampaknya akan sangat dahsyat apabila SPBE ini bisa berjalan. Jadi ini dalam proses dan kita coba kebut dalam waktu 1 tahun ini untuk mengkonsolidasikan semua layanan publik yang berbasis elektronik, yang tersebar di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah,” jelas Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria usai membuka Rapat Koordinasi Kolaborasi Implementasi SPBE di Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023).
Manfaat SPBE
Menurutnya SPBE mampu mempercepat urusan dan tugas pemerintahan antarinstansi, integrasi layanan yang lebih terpadu dan dapat melayani masyarakat dengan lebih mudah.
Manfaat berikutnya, SPBE sebagai layanan terpadu yang berbasis elektronik akan bisa mendukung layanan dasar serta layanan informasi yang dibutuhkan publik.
“Ini bukan hanya memudahkan pelayanan untuk berbagai sektor dari informasi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan ke depannya. Kita coba speed up prosesnya, sudah lumayan lama jadi kita selesaikan dulu di tingkat regulasinya sehingga pekerjaan lebih efisien dan koordinasinya lebih efektif,” ungkapnya.
Wamenkominfo menyatakan dengan integrasi layanan, selain informasi yang cepat, publik juga bisa mengakses petunjuk penggunaan layanan pemerintah. Bahkan, pemerintah akan menyediakan satu portal yang bisa mengintegrasikan layanan publik agar lebih memudahkan masyarakat.
“Dengan demikian, masyarakat enggak harus pindah-pindah aplikasi. Misalnya, masyarakat ingin tahu sekolah-sekolah terbaik atau bagaimana caranya mendaftarkan anak ke sekolah, maka mereka bisa langsung akses ke satu portal ini,” tandasnya.
Wamenkominfo menyontohkan Sistem Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil yang menggunakan portal layanan ini nantinya akan mengintegrasikan data dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
