ItWorks-Integrasi sistem aplikasi yang didukung interoperabilitas sistem antar-instansi menjadi kunci bagi akselerasi pemanfaatan teknologi digital untuk layanan pemerintah dan lembaga, seperti melalui SPBE dan INA DIGITAL. Akselerasi transformasi digital dan sinergi birokrasi dengan teknologi digital adalah jalan menuju pelayanan publik yang berkualitas dan adaptif terhadap tantangan global.
Demikian diungkapkan Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, dalam sambutannya pada acara “Penutupan Rapat Koordinasi Paguyuban Kementerian PANRB dan Instansi Paguyuban di Bandung,, (06/12/2024), akhir pekan lalu. Diharapkan Rakor ini bisa menjadi langkah nyata untuk memperkuat koordinasi antar-instansi, memastikan pelayanan publik yang responsif dan inklusif, serta mendukung visi Indonesia Emas 2045.“Semua langkah ini pada dasarnya merupakan bagian integral dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045,”ujar nya dilansir Humas MenpanRB melalui portal web resmi KemenPANRB, baru-baru ini.
Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto juga menyoroti beberapa isu strategis instansi paguyuban Kementerian PANRB mencakup optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengembangan kompetensi ASN melalui Corporate University dan Future Leader Program, serta integrasi arsip digital oleh ANRI ke dalam platform nasional. “Transformasi digital bukan hanya soal automasi, namun harus didukung oleh interoperabilitas sistem antar-instansi dalam pemanfaatan teknologi digital,” ungkapnya.
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati dalam rakor tersebut menyampaikan bahwa Transformasi Digital Nasional (TDN) sebagai strategi pencapaian target pembangunan nasional 2025-2029. Strategi tersebut diwujudkan dalam Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto”Program presiden tidak dapat dilaksanakan secara silo atau sektoral karena bersifat tematik secara luas lintas sektor. Untuk memastikan hal tersebut dibutuhkan strategi jejaring dalam penerapan sistem kerja dengan proses bisnis tematik dan transformasi digital,” jelas Nanik.
Pada pidatonya 24 Oktober 2024 lalu, Presiden Prabowo menyampaikan beberapa hal prioritas di bidang digital. Di antaranya yaitu transformasi digital untuk ketepatan sasaran bantuan sosial dan subsidi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Srategi pemerintah digital saat ini berfokus pada layanan digital prioritas dengan Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi keterpaduan,” ujar Nanik.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Imam Gunarto yang hadir menjadi narasumber dalam rakor tersebut juga menyampaikan paparan atas keberhasilan salah satu wujud SPBE, yakni Program SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Program tersebut menurutnya telah menghemat anggaran negara hingga Rp3,19 triliun. “SRIKANDI berhasil mendukung efisiensi birokrasi dalam melindungi arsip sebagai memori kolektif bangsa,” ujarnya. (ADC).
