Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai maraknya penipuan berkedok penawaran investasi melalui fintech abal-abal atau bodong.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan dalam siaran pers, 15/07/2021 menghimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur oleh tawaran investasi dengan tawaran keuntungan fantastis yang dikirimkan melalui aplikasi pesan instan dan media sosial.
“Masyarakat dapat memanfaatkan situs CekFintech.id untuk mengetahui apakah informasi produk yang ditawarkan adalah resmi dari penyelenggara fintech yang memiliki izin,” jelasnya.
CekFintech.id adalah situs yang dihadirkan oleh AFTECH untuk mengedukasi masyarakat tentang praktik pencatutan nama dan logo penyelenggara fintech resmi di aplikasi pesan instan dan media sosial oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin. Di dalamnya tersedia informasi perusahaan dan produk anggota AFTECH yang telah terdaftar dan berizin dari regulator terkait seperti OJK, Bank Indonesia, Bappebti-Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM.
“Masyarakat juga bisa mengakses situs CekRekening.id untuk memeriksa rekening bank yang diduga terindikasi tindak pidana,” tambah Semuel.
Lewat CekRekening.id, masyarakat dapat melaporkan sekaligus melakukan cek rekening yang terindikasi tindakan penipuan apabila menerima permintaan transfer atau pembayaran uang dari pihak lain. Rekening yang dapat dilaporkan dalam situs tersebut adah rekening terkait tindak pidana seperti penipuan, investasi palsu, narkotika dan obat terlarang, terorisme, serta kejahatan lainnya.
Baca: Ada Lagi Perusahaan Fintech Tercatat di OJK, Finpedia dan Digiscore
Tidak ketinggalan, anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara pun mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam memilih instrumen investasi, terlebih dengan iming-iming bunga tinggi yang diklaim tidak memiliki risiko.
“Masyarakat agar selalu memastikan bahwa penawaran yang diterima memenuhi prinsip 2L, Legal dan Logis. Legal berarti memiliki legalitas dan izin penawaran produk dari lembaga yang berwenang, dan Logis menawarkan keuntungan yang masuk akal,” pinta Tirta.
Sementara, Filianingsih Hendarta selaku Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia menjelaskan bahwa saat ini jenis penipuan online dan kejahatan siber berpotensi semakin melonjak seiring meningkatnya digitalisasi di sektor jasa keuangan, termasuk sistem pembayaran.
“Masyarakat agar selalu berhati-hati terhadap penipuan atau informasi yang tidak benar mengatasnamakan fintech berizin. Selalu pastikan kebenarannya pada sumber yang resmi,” kata Filianingsih.
OJK mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai Rp114,9 triliun sejak 2011 hingga 2020. Tindakan penipuan itu juga sangat merugikan penyelenggara fintech yang telah berizin.
Menurut Ketua Umum AFTECH Pandu Sjahrir, jika hal itu terus dibiarkan akan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital serta mengganggu integritas jasa keuangan secara keseluruhan.
“AFTECH tmelihat pemerintah dan regulator Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kominfo telah melakukan langkah-langkah tegas dalam memberantas fintech bodong serta meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan digital khususnya fintech, ujar Pandu.
Selain sangat mengapresiasi dan mendukung upaya pemerintah dan regulator dalam menangani hal ini, Pandu mengatakan pihaknya berkomitmen untuk membangun ekosistem layanan keuangan digital yang sehat dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kata dia, AFTECH berinisiatif untuk menghadirkan kampanye “anti fintech palsu”.
“Kampanye ini juga kami inisiasi sebagai upaya kolaboratif untuk mendukung berbagai langkah tegas yang telah dilakukan oleh pemerintah dan regulator dalam rangka memberantas fintech bodong dan mencegah peningkatan penipuan yang dilakukan oleh fintech bodong ini,” kata dia.
