ItWorks.id- Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, terus memperkuat pemanfaatan teknologi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan Good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan terpercaya. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Pemerintah Kota Bukittinggi mengembangkan sejumlah inisiatif teknologi untuk mendukung berbagai layanan publik , mulai dari pemanfaatan artificial intelligence (AI), integrasi data lintas layanan, digitalisasi pelayanan masyarakat, hingga penguatan sistem keamanan informasi.
Transformasi digital pemerintahan kini memasuki babak baru. Teknologi informasi bukan lagi sekadar perangkat pendukung administrasi, melainkan menjadi fondasi untuk membangun pelayanan publik yang terintegrasi, mempercepat proses birokrasi, hingga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.
Di Indonesia, urgensi transformasi tersebut tercermin dari hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2024 yang mencatat indeks nasional 3,12 dari skala 5, dengan predikat baik. Evaluasi tersebut mencakup 615 instansi pusat dan pemerintah daerah.
Menyikapi dinamika tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi juga tak mau ketinggalan untuk terus melakukan inovasi berbasis teknologi informasi. Kepala Diskominfo Kota Bukittinggi, Asrar Fernando, menegaskan, Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, terus memperkuat pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bukittinggi mengembangkan sejumlah inisiatif teknologi, mulai dari pemanfaatan artificial intelligence (AI), integrasi data lintas layanan, digitalisasi pelayanan masyarakat, hingga penguatan sistem keamanan informasi.
“Pengembangan teknologi informasi telah menjadi perhatian penting pemerintah daerah. Komitmen tersebut juga tercermin dalam arah pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi. Sejalan dengan visi dan misi Pemkot,, Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota memnaruh perhatian besar terhadap peningkatan dan pengembangan teknologi informasi di Kota Bukittinggi. Hal tersebut tercermin dan masuk ke dalam RPJMD kita yang memberikan perhatian besar anggaran untuk peningkatan TI di Kota Bukittinggi,” ujar Asrar saat wawancara penjurian TOP Digital Awards 2026 yang diselenggarakan Majalah IT Works secara daring, Kamis (5/11/2026).
AI Jadi Penggerak Inovasi, dari Pengembangan Aplikasi hingga Analisis Data
Salah satu langkah yang menjadi perhatian Diskominfo Bukittinggi adalah memperluas pemanfaatan AI dalam aktivitas pemerintahan. Teknologi ini mulai digunakan untuk mendukung pengembangan aplikasi, pengolahan data, hingga analisis perkembangan informasi di media sosial.
Bagi Asrar, pemanfaatan AI merupakan bagian dari kebutuhan transformasi digital yang semakin berkembang. Pemerintah daerah perlu memanfaatkan teknologi tersebut agar proses pengembangan sistem dan pengelolaan informasi dapat berjalan lebih efektif serta berbasis data.“Kita memang tidak bisa menghindar atau mengatakan bahwa kita tidak membutuhkan AI. Sebab, dalam kondisi saat ini, apa pun yang kita lakukan sudah berbasis analitik. Salah satu contohnya, kami di Kota Bukittinggi, baik dari sisi penganggaran maupun implementasi, juga sudah melaksanakan pemanfaatan AI,” tuturnya.
Dukungan tersebut antara lain diwujudkan melalui anggaran khusus untuk pengembangan layanan berbasis data dan analitik. Dalam pengembangan aplikasi, AI juga dimanfaatkan untuk membantu proses desain, terutama pada bagian front-end. Sementara itu, untuk pengelolaan informasi, teknologi tersebut digunakan dalam analisis perkembangan media sosial.
Pemanfaatan AI tidak berhenti pada proses pengembangan aplikasi. Diskominfo juga mengintegrasikannya dengan upaya pemantauan keamanan digital, terutama untuk memperoleh informasi mengenai kerentanan sistem. Salah satu perangkat yang digunakan adalah Wazuh, yang mendukung pemantauan keamanan dan penyampaian notifikasi terkait potensi kerentanan.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa arah digitalisasi Bukittinggi tidak hanya berfokus pada penambahan aplikasi atau layanan elektronik. Penguatan kemampuan analitik dan pengamanan sistem juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pemerintahan digital yang lebih terintegrasi.
Integrasi Data Perkuat Fondasi Pelayanan Publik
Selain AI, interoperabilitas data menjadi salah satu fondasi penting transformasi digital di Bukittinggi. Diskominfo memanfaatkan teknologi microservices untuk mendukung pertukaran dan penggunaan data secara bersama di berbagai sistem pemerintahan.
Pendekatan ini memungkinkan data yang telah tersedia dalam suatu layanan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan layanan lainnya sesuai kewenangan dan kepentingannya. Dalam implementasinya, sistem tersebut antara lain digunakan untuk mendukung pengelolaan data pendidikan dan kepegawaian.“Kita di Bukittinggi sudah menggunakan microservices. Artinya, kita sudah mempunyai database sendiri. Di dalam Surogemilang itu sudah ada NISN para siswa. Ada data-data yang memang merupakan data kunci yang sudah kita tempatkan di microservices web. Kita juga menggunakan teknologi microservices untuk kepegawaian, misalnya NIP, maupun untuk data kependudukan,” jelas Asrar.
Pemanfaatan integrasi data tersebut menjadi bagian dari upaya membangun interoperabilitas dan mendukung prinsip berbagi pakai data. Dengan fondasi data yang terhubung, pemerintah daerah memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan layanan yang saling mendukung, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Di sisi pelayanan masyarakat, pendekatan digital juga diarahkan untuk memberikan kemudahan dalam mengakses layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Asrar menyebut pemanfaatan teknologi terintegrasi turut mendukung layanan terkait program perlindungan sosial.
“Dampak nyata dari pemanfaatan teknologi tentu kemudahan. Contohnya, pemanfaatan di MPP atau Mal Pelayanan Publik maupun di Dukcapil. Saat ini kita juga sudah mempunyai program dari pemerintah pusat terkait perlindungan sosial. Nah, itu sudah kita manfaatkan dengan teknologi tersebut. Artinya, masyarakat tidak perlu lagi mengisi berbagai macam detail data secara manual seperti ketika kita mengisi formulir di atas kertas. Semuanya sudah terintegrasi,” ungkapnya.
Orientasi tersebut memperlihatkan bagaimana teknologi diarahkan untuk menyederhanakan pengalaman masyarakat ketika berhadapan dengan layanan pemerintah. Integrasi sistem dan data diharapkan dapat membuat proses administrasi semakin praktis, sekaligus mendukung efisiensi kerja perangkat daerah.
Surogemilang dan Sahabat Sekolah, Inovasi Digital Menyentuh Masyarakat
Inovasi digital Bukittinggi juga menyasar sektor pendidikan dan penguatan nilai-nilai sosial. Salah satunya melalui program Surogemilang, yang didukung Diskominfo melalui pengembangan dashboard berbasis kearifan lokal.
Program tersebut mengintegrasikan basis data siswa SD dan SMP melalui Arapor. Integrasi ini diarahkan untuk mendukung pencatatan partisipasi siswa dalam berbagai kegiatan keagamaan dan aktivitas yang mengangkat kearifan lokal, seperti salat Subuh berjamaah dan kajian setelah Magrib.
Dalam implementasinya, Diskominfo menyiapkan sistem absensi daring yang juga melibatkan pengurus masjid. Dengan pendekatan tersebut, teknologi tidak hanya digunakan untuk mendukung administrasi pendidikan, tetapi juga menjadi sarana pengelolaan kegiatan masyarakat yang memiliki nilai sosial dan keagamaan.“Kegiatan tersebut kita integrasikan melalui Arapor. Jadi, setiap siswa yang datang mengikuti kegiatan itu nantinya sudah kita siapkan sistem absensi secara online dan juga melibatkan pengurus-pengurus masjid. Jadi, program ini lebih mengarah kepada kearifan lokal yang ikut kita dukung dari Dinas Kominfo, khususnya dari sisi digitalisasinya,” kata Asrar.
Inisiatif lainnya adalah Sahabat Sekolah, sebuah program yang dikembangkan untuk mendukung perlindungan siswa dari perundungan atau bullying. Melalui aplikasi ini, siswa dapat menyampaikan laporan secara anonim kepada guru bimbingan konseling (BK).
Laporan tersebut selanjutnya dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait, termasuk dinas yang menangani perlindungan anak dan Dinas Pendidikan. Kehadiran kanal digital ini diharapkan memberikan ruang komunikasi yang lebih mudah dan aman bagi siswa untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
Kedua inisiatif tersebut memperlihatkan perluasan fungsi teknologi dalam pemerintahan daerah. Digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan administrasi dan layanan formal, tetapi juga dapat mendukung kegiatan pendidikan, pelestarian kearifan lokal, serta perlindungan masyarakat.
Keamanan Siber dan Tata Kelola Digital Jadi Prioritas
Seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi dan pertukaran data, penguatan keamanan informasi menjadi elemen penting dalam agenda transformasi digital Bukittinggi. Diskominfo menyebut telah membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di lingkungan pemerintahan daerah.
Selain itu, pemerintah kota juga menyiapkan kebijakan keamanan sistem informasi, rencana tanggap darurat, serta dukungan anggaran untuk kegiatan pengamanan informasi. Infrastruktur penyimpanan dan pengelolaan server pemerintah daerah juga memanfaatkan Pusat Data Nasional (PDN).
Dari sisi tata kelola, penguatan perlindungan data pribadi turut menjadi bagian dari pengembangan kebijakan digital. Diskominfo sedang menyusun kebijakan terkait perlindungan data pribadi, termasuk pemetaan data yang digunakan setiap aplikasi, identifikasi risiko, serta pengaturan pemanfaatan dan pengendalian data.
Upaya tersebut sejalan dengan kebutuhan membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah. Sebab, kualitas transformasi digital bukan semata-mata ditentukan oleh banyaknya aplikasi yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga keamanan, privasi, dan keberlanjutan layanan.
Diskominfo Bukittinggi juga telah mengikuti proses evaluasi pemerintahan digital bersama Kementerian PANRB dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Asrar menyampaikan bahwa pemerintah kota telah menjalani tahapan penilaian dan masih menunggu hasil evaluasi tersebut.
Pengembangan tata kelola, integrasi data, pemanfaatan AI, dan penguatan keamanan siber pada akhirnya menjadi bagian dari satu agenda besar: membangun pemerintahan digital yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan menempatkan teknologi sebagai instrumen pelayanan dan penguatan kinerja birokrasi, Bukittinggi terus mendorong transformasi digital yang semakin terarah, terintegrasi, dan dekat dengan kebutuhan warganya.(ABI Abdul Jabbar)
